Forum diskusi yang dipandu oleh Wakil Sekretaris DPC, Tuji, ini membedah data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Pasuruan Tahun 2025. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan tipis ke angka 4,59 persen dari tahun sebelumnya (4,63 persen), capaian ini dianggap gagal memenuhi target yang dipatok pemerintah sebesar 4,50 persen.
Wakil Ketua DPC Bidang Pemuda dan Olahraga, Moch. Agus Wahyudi, menegaskan bahwa pemuda harus menjadi prioritas pembangunan yang konkret, bukan sekadar pelengkap dokumen administratif.
"Pemuda Kota Pasuruan memiliki potensi luar biasa di sektor teknologi dan ekonomi kreatif. Namun, potensi ini tidak akan bermakna tanpa dukungan kebijakan yang nyata dan berdampingan dengan kebutuhan industri," tegas Agus.
Meskipun Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2025 tercatat mencapai 70,22—melampaui target awal 57,00—peserta sarasehan menilai angka tersebut bersifat semu jika dihadapkan pada realitas di lapangan. Minimnya serapan tenaga kerja dan sulitnya akses permodalan bagi wirausaha muda menjadi bukti adanya gap yang lebar.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Tatit Panji, menyebutkan bahwa forum ini hadir untuk menyerap kritik dan solusi agar persoalan mendasar seperti pendidikan dan lapangan kerja bisa segera mendapatkan langkah konkret.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor yang ada, pemerintah dinilai baru menyentuh 4 subsektor. Ironisnya, dari 8 komponen ekosistem ekraf, baru komponen pemasaran yang berjalan, sementara aspek riset, pendanaan, dan perlindungan karya masih terabaikan.
Galih Pandu, tim Media Center PDI Perjuangan sekaligus pelaku usaha ikan hias, mengajak generasi muda untuk lebih berani menjadi pencipta lapangan kerja melalui UMKM. Senada dengan itu, Riyan, perwakilan pemuda, mendesak pemerintah untuk lebih serius menjembatani dunia pendidikan dengan sektor industri guna menekan laju pengangguran lulusan baru.
Sarasehan yang dihadiri jajaran badan, sayap partai, dan tokoh senior ini diakhiri dengan penyusunan rekomendasi strategis. Seluruh peserta sepakat bahwa keberhasilan pembangunan pemuda harus diukur dari jumlah serapan kerja dan kemandirian ekonomi, bukan sekadar pameran seremoni.
Penanganan serius terhadap bonus demografi ini menjadi harga mati bagi Kota Pasuruan. Jika tidak dibenahi melalui kebijakan yang berpihak, potensi besar pemuda justru dikhawatirkan akan berubah menjadi beban sosial di masa mendatang. (Red)
Social Header