BERITANE, PASURUAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. H. Eddy Paripurna, M.Si., memberikan perhatian serius terkait ancaman krisis air yang kembali melanda wilayah Jawa Timur. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa lagi dipandang sebagai siklus tahunan yang wajar, melainkan membutuhkan penanganan mendasar dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Eddy Paripurna menyoroti bahwa krisis air di Jatim bukan lagi sekadar masalah kekurangan air biasa akibat cuaca.
"Kekeringan bukan hanya persoalan cuaca, tetapi persoalan tata kelola sumber daya air," tegas politisi senior tersebut.
Data mencatat sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status Darurat Kekeringan. Kondisi ini dinilai berulang setiap tahun dengan pola yang sama:
• Sumber air semakin terbatas: Terjadi penurunan ketersediaan air akibat degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan.
• Distribusi air masih bersifat darurat: Penanganan yang dilakukan masih didominasi bantuan sementara (dropping air) dan belum menyentuh perbaikan infrastruktur secara permanen.
• Petani menghadapi ancaman penurunan produksi: Sektor pertanian menjadi pihak paling terdampak, dengan meningkatnya risiko gagal panen akibat krisis irigasi.
Eddy Paripurna mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan solusi jangka pendek, melainkan segera membenahi sistem tata kelola sumber daya air secara menyeluruh dari hilir ke hulu guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Jatim. (Tim/Red)
Social Header